Guna mendorong percepatan realisasai anggaran, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat baru-baru ini menghadirkan Tim Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kemendagri yang akan melakukan pendampingan bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sulbar dalam mengimplementasikan SIPD sebagai sistem pendukung perencanaan dan realisasi kegiatan, demikian penyampaian Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ihsan Dirgahayu di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 6 Juli 2022.
Menurutnya, SIPD merupakan alat transport berupa jaringan. Karena sebuah sistem, tidak menutup kemungkinan terdapat operator SIPD yang baru sehingga perlu belajar dulu. Masalah lainnya kata dia, terdapat kepala dinas masih berstatus pelaksana tugas atau Plt sehingga tidak dapat terlibat ke dalam SIPD. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, akan diberikan solusi dan langkah-langkah kongkit sehingga kedepan realisasi Pemprov Sulbar bisa lebih optimal.
Kegiatan yang bertajuk Sosialisasi tersebut, melibatkan para pejabat OPD serta pimpinan DPRD Sulbar. Hadir pada acara, Ketua DPRD Prov. Sulbar St. Suraidah Suhardi, Wakil Ketua DPRD Prov. Sulbar Halim, juga beberapa anggota DPRD Prov. Sulbar seperti Sukri, H. Sudirman, Dr. Marigun Rasyid. Juga hadir seluruh Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar termasuk Kasatpol PP dan Damkar Prov. Sulbar, Bujaeramy Hassan, SH., M.Si
Asisten III Pemprov Sulbar Sulbar Muh. Jamil Barambangi menyampaikan dalam pembukaannya bahwa kehadiran tim SIPD dari Kemendagri untuk mendukung percepatan proses pengelolaan keuangan Pemprov yang lebih akuntabel dan mudah dipahami secara teknis oleh masing-masing pengelola di setiap OPD. “Dengan hadirnya tim teknis ini memberikan bimbingan teknis kilat kepada OPD, terutama yang realisasi rendah,” terang Jamil. “Jadi bukan hanya bendahara. Bahkan secara teknis seluruh pimpinan OPD harus terlibat, jadi harus paham semua dengan sistem ini,” ujanya. Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi menyampaikan harapan besar kiranya Sosialisasi ini dapat berjalan secara efektif dan sehingga proses pencairan keuangan berjalan cepat dan terhindar dari terkesan menyulitkan.
Tim SIPD Kemdagri juga menginformasikan capaian realisasi anggaran daerah berdasarkan hasil monitoring Kemendagri dimana Sulbar berada urutan kedua realisasi tertinggi se- Indonesia, berada di bawah Prov. Jaw Barat. Meskipun pencapaian ini terbiklang sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menilai masih perlu pembenahan pada pencapaian tersebut. Hal tersebut tergambar dari terdapat beberapa OPD dengan realisasi rendah dan harus memaksimalkan kinerja.
Pada sesi diskusi yang dipimpin oleh moderator, Faika Kadriana Ishak, S.Si., M.Si yang juga Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan IT pada BPKPD Prov. Sulbar, mengemuka berbagai kendala yang disampaikan oleh para peserta seperti SIPD yang belum akomodatif terhadap cascading program kegiatan seperti yang disampaikan oleh Karo Hukum Setda Prov. Sulbar, Sayuti.
Kasatpol PP dan Damkar Prov. Sulbar, Bujaeramy Hassan sesaat setelah menghadiri Sosialiasasi menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan wujud dari kepedulian Pak Gubernur pada pembangunan di Sulawesi Barat. “Pak Gubernur berharap agar seluruh OPD secepatnya dapat merealisasikan program kerja yang telah disusun sehingga dapat memberi manfaat pada masyarakat” ujar Bujaeramy. “dari pantauan di media online, saya membaca bahwa hasil evaluasi beliau menunjukkan terdapat beberapa perangkat daerah yang belum menunjukkan realisasi keuangan sebagaimanan harapan beliau. Bahkan, beliau berharap agar realisasi keuangan setiap OPD telah melampaui 50 % pada akhir bulan Juli ini” ungkapnya. “sosialisasi ini dilaksanakan kira-kira untuk menyamakan persepsi terkait SIPD sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran yang ditimbulkan oleh penggunaan SIPD dapat sesegera mungkin diantisipasi dan diminimalisir” tandas Buja.
Saat ditanya bagaimana realiasasi keuangan yang telah dicapai oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sulbar, Bujaeramy Hassan menyampaikan “Realisasi keuangan untuk Satpol PP dan Damkar Prov. Sulbar, sampai akhir Juni 2022 telah mencapai lebih dari 49% untuk belanja langsung, sedangkan total pagu termasuk belanja gaji dan tunjangan berada kisaran di atas 45% atau berada pada jajaran atas realisasi keuangan untuk seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar kondisi akhir Juni” ucapnya. “kami optimis angka ini akan meningkat drastis pada akhir Juli nanti” ujar Bujaeramy. Menurutnya, tidak ada kendala yang berarti dalam penerapan SIPD, sehingga penggunaan SIPD tidak menghambar realisasi keuangan Satpol. “saya merasa dengan SIPD, tata kelola keuangan menjadi lebih baik. Dengan SIPD, saya bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap semua belanja yang dicairkan telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efektif dan efisien. Memang prosedurnya cenderung menyita waktu ekstra, tapi jika hal itu dilakukan secara disiplin dan sungguh-sungguh tentu akan tepat waktu sesuai target. Secara umum, SIPD mendukung saya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan” pungkasnya (prjwibawa)