Dalam rangka pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapt konsultasi dengan TAPD dan beberapa perangkat daerah. Rapat dipimpin oleh Syamsul Samad, S.Ip., M.Si yang juga Ketua Komisi I didampingi Wakil Ketua Komisi I, Ir. A. Muslim Fattah, dan Sekretaris Komisi I H. Risbar Berlian Bachri, SH serta Anggota Komisi I DPRD Prov. Sulbar. Turut hadir pada rapat koordinasi tersebut, Kasatpol PP dan Damkar Prov. Sulbar Bujaeramy Hassan didampingi Asyarf (Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah), Lasmar (Kabid Linmas), Patmawati, S.Sos (Kasubag Keuangan dan Asset), serta Nursyamsi, S.Sos (Kasubag Program). Pada rapat tersebut, Bujaeramy Hassan memaparkan secara rinci realisasi keuangan APBD TA 2021 yang dikelola oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sulbar. Selain itu, Bujaeramy juga menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi yang menyebabkan masih terdapatnya pagu anggaran yang tidak diserap.
Bujaeramy menyampaikan bahwa dari seluruh pagu anggaran yang dikelola oleh Satpol PP dan Damkar Prov. Sulbar pada TA 2021, masih terdapat beberapa item belanja yang tidak dapat diserap, antara lain pada item belanja gaji dan tunjangan, belanja listrik, belanja honorarium Pegawai Tidak Tetap, dan beberapa belanja lainnya. “masih terdapat beberapa item belanja yang menyisakan silpa karena terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan belanja tidak bisa diserap” katanya.
“pagu belanja gaji dan tunjangan memang tidak kita serap semua, disebabkan karena jumlah personil Satpol PP dan Damkar Prov. Sulbar yang beralih ke jabatan fungsional belum seperti yang kita rencanakan sementara tunjangan fungsional nya sudah kita masukkan dalam perhitungan kebutuhan belanja pegawai jauh hari sebelumnya. Hal tersebut juga merupakan salah satu penyebab anggaran gaji dan tunjangan Tahun Anggaran 2021 masih tersisa” sebut Bujaeramy. Lebih lanjut, Bujaeramy juga menjelaskan “selain itu, pagu belanja listrik sampai akhir tahun 2021 juga masih ada yang tertinggal. Hal tersebut disebabkan karena sekitar 5 atau 6 bulan lamanya pasca gempa tanggal 15 Januari lalu kami berkantor di tenda sehingga penggunaan listrik di kantor selama 5-6 bulan itu sangat minim. namun demikian, secara umum seluruh sub kegiatan berjalan dengan baik ditandai pencapaian realisasi anggaran pada masing-masing sub kegiatan rata-rata di atas 98% bahkan ada yang melampaui 99%. Bukan hanya itu, realisasi keuangan juga dibarengi dengan realisasi capaian fisik kegiatan dan sub kegiatan yang berjalan seimbang dengan realisasi keuangan tadi ” pungkas Bujaeramy. (prjwibawa)